BLITAR : Berbagai macam upaya agresif terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menekan penyebaran virus Covid-19. Utamanya, terkait upaya 3T yakni testing, tracing, treatment maupun pembatasan sosial dan pengetatan protokol kesehatan. Tak hanya itu, Pemprov juga terus melakukan pendekatan yang ilmiah bersama para pakar untuk mengukur keberhasilan dari intervensi yang telah dilakukan.
“Alhamdulillah di Jatim intervensi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) terbukti lebih efektif untuk menekan penyebaran virus covid-19," kata Ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat ditemui usai peresmian RSUD Srengat, Blitar Sabtu 12 September 2020.
Khofifah mencontohkan, PSBM atau karantina lokal telah dilakukan di Magetan, termasuk di area Pondok Pesantren Temboro. PSBM dilakukan secara ketat dengan mengunci pintu keluar masuk desa, testing massif dan karantina total selama 14 hari. Efektivitas PSBM terbukti karena sampai hari ini sudah tidak ada penyebaran kasus covid-19 baru dari area tersebut.
Saat ini, lanjut Khofifah, PSBM di Jatim juga telah dilakukan di beberapa zona merah baru akibat adanya kluster baru. Seperti di Lapas Porong dan PP Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Lalu, pihaknya menjamin kecukupan logistik mereka dengan mensuplai makanan tiap hari.
Menurutnya, PSBM juga dinilai lebih tepat untuk diterapkan lantaran Jatim memiliki kampung tangguh sebagai satuan kecil dari masyarakat yang jika dianggap perlu maka siap untuk ditarik rem darurat sewaktu-waktu apabila ditemui peningkatan kasus covid-19.
"Saat ini sudah ada 2.605 Kampung Tangguh. Ini merupakan salah satu social capital yang memungkinkan format PSBM dilakukan secara gotong royong dengan skala terkecil yang lebih efektif dan tertarget," terang Khofifah.
Penerapan PSBM ini juga sudah sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, penelitian dan permodelan dari Nanyang Technological University juga menyatakan bahwa micro lockdown ini jauh lebih efektif untuk diterapkan dalam kondisi sosial seperti di Indonesia.
Oleh sebab itu, Khofifah juga mengingatkan agar tiap daerah memperhatikan zonasi dari wilayahnya masing-masing dan mengembangkan resiko zonasi dengan skala kecamatan dan kampung. Sehingga kedepan intervensi dan pembatasan akan berjalan lebih optimal dan tertarget.
"Sedangkan untuk mengetatkan penerapan protokol kesehatan melalui perda dan perbup atau perwali guna menekan penyebaran covid-19 di skala komunitas yang lebih besar," pungkasnya.
(ADI)
