Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menerima penghargaan sebagai kabupaten terbaik se-Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII pada Kamis, 25 April 2024, di Kota Surabaya, Jawa Timur. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, juga diganjar tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang diberikan Presiden Joko Widodo atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023.
Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai tertinggi dengan skor 3,8118 poin dan mengalahkan 513 kabupaten/kota lain di Indonesia. Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
"Kami bersyukur bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi," ucap Ipuk dikutip dari Antara, Kamis, 25 April 2024.
Pemkab Kabupaten mengaku terus berupaya dalam melakukan berbagai pembenahan, salah satunya pengentasan kemiskinan di tengah banyaknya tantangan dan keterbatasan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi pada 2020-2021 hanya mencapai 0,01%. Angka tersebut diketahui sebagai angka kenaikan kemiskinan terendah se-Jawa Timur.
Lalu, pada 2022, angka kemiskinan di Banyuwangi mencapai 7,5%. Ini merupakan angka terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka, dan pada tahun 2023 angka kemiskinan menurun lagi menjadi 7.34%.
"Stunting juga terus kami turunkan, diantaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi," ucapnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berterima kasih kepada penerima penghargaan dan atas kerja nya yang cukup baik dalam berbagai bidang.
Tito mengatakan, penilaian yang diberikan tersebut tidak semata hanya dilakukan oleh Kemendagri, tetapi juga berbagai instansi yang terkait baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Penilaian pun menurutnya juga melibatkan melibatkan pihak eksternal seperti para akademisi ataupun organisasi non-pemerintah.
"Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain," kata Tito dikutip dari Antara, Kamis, 25 April 2024.
(SUR)
