JAKARTA : Kebijakan pemerintah mengenai syarat PCR atau antigen pada moda transportasi publik massal antar wilayah kembali menuai kritikan. Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menegaskan syarat tersebut harusnya dihapus. Alasannya, kebijakan itu tak relevan dan membebani ekonomi masyarakat.
Menurut Bambang, jumlah yang bermobilitas antar wilayah jauh lebih kecil dibanding dengan mobilitas masyarakat yang ada di dalam wilayahnya sendiri, baik menggunakan transportasi ataupun tidak. Tak hanya itu, jumlah masyarakat yang terinfeksi covid-19 sudah merata di seluruh wilayah Indonesia dan kebanyakan juga sudah divaksin.
"Sehingga kebijakan PCR dan antingen itu harusnya dihapus. Cukup syarat wajib adalah keterangan vaksin," katanya, Selasa 2 November 2021.
Selain itu, Bambang menilai kebijakan itu tebang pilih. Sebab, seluruh pekerja transportasi apapun tidak mersyaratan wajib antigen ataupun PCR untuk 3 hari sekali. Artinya, terlihat terminal maupun alat transportasi tidak steril dari covid-19.
Baca Juga : Disebut Terlibat Bisnis Tes PCR, Ini Kata Menko Luhut
"Kebijakan ini seolah diskriminatif terhadap konsumen transportasi. Bahkan disinyalir melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," terangnya.
Ditambahkan Bambang, pemberlakuan pemeriksaan PCR dan antigen bisa di luar terminal bahkan bisa berlaku sampai dengan 3 hari tidak masuk akal. Sebab mereka masih sangat berpotensi tertular covid-19, meskipun dalam hitungan detik.
"Jadi persyaratan PCR dan antigen hanyalah formalitas yang tidak berdasar. Kebijakan ini cenderung ber-orientasi bisnis bagi sekelompok orang yang didukung oleh oknum pemerintah hingga menyulitkan ekonomi masyarakat," terangnya.
"Harusnya pemerintah faham kondisi ini. Pemerintah harus bisa menciptakan ketenangan ataupun kenyamanan hidup bukan malah membebani masyarakat. Untuk itu PCR maupun antigen wajib harus dihapuskan dari semua moda transportasi publik kecuali bagi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi," pungkasnya.
(ADI)
