JAKARTA : Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan grand design untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Salah satunya, melakukan inovasi penyediaan hunian layak untuk MBR berpendapatan tidak tetap atau informal.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikategorikan MBR informal ada 7 kategori, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, pekerja keluarga/tidak dibayar.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Jumat 25 Februari 2022.
Baca juga : Usai Ditetapkan Tersangka, Indra Kenz Langsung Ditahan
Direkur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, dalam penyediaan perumahan bagi MBR informal perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail. Adanya grand design nantinya akan mempermudah perbankan dalam pembiayaan perumahan bagi para MBR informal. Selanjutnya para MBR informal akan dikelompokkan sesuai profil risiko masing-masing yang terbagi menjadi risiko rendah, sedang dan tinggi. Sehingga nantinya pemberian bantuan Kredit Kepemilikan Rumah bagi MBR informal didapatkan skema yang tepat.
"Jika sektor MBR informal ini dapat dipetakan lebih rinci, pasti akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan lanjutnya," ujarnya.
Iwan mencontohkan para petani, di mana mereka masuk dalam kategori informal karena tidak memiliki slip gaji, namun sebenarnya kemampuan membayarnya cukup tinggi. "Jadi mungkin solusi yang tepat adalah pemetaan sektor MBR informal untuk selanjutnya dijadikan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal,” ujar Iwan.
Backlog kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta dan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta. Dari 93 persen backlog kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 33 persen dan masyarakat miskin sejumlah 60 persen, dan seluruhnya didominasi oleh segmen MBR informal.
(ADI)
