SURABAYA: Sidang lanjutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Avila Prima Intra Makmur (APIM) digelar kembali di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa 9 September 2020.
Sidang memasuki agenda penyerahan bukti dan pembuktian saksi yang diajukan oleh Termohon PKPU dihadiri Mirza Aulia SH., MH., dan Hamonangan Syahdan Hutabarat SH, sebagai Kuasa Hukum pemohon PKPU, Agus Wibisono. Sedangkan PT Avila Prima Intra Makmur selaku termohon PKPU, diwakili kuasa hukumnya, Sutriyono.
Usai penyerahan bukti-bukti dari termohon PKPU, kuasa hukum termohon meminta kepada majelis hakim yang diketuai Made Subagia, menyatakan saksi belum dapat hadir pada persidangan kali ini.
"Karena saksi ahli dari kami tidak dapat hadir hari ini, kami mohon bisa diagendakan kembali di persidangan selanjutnya untuk bersaksi yang mulia,"pinta Surtriyono.
Atas permintaan ini, Hamonangan, langsung menyatakan keberatannya. Karena sesuai dengan kesepakatan awal dan sesuai dengan hukum acara persidangan PKPU hanya dibatasi selama 20 hari saja.
"Kami keberatan yang mulia, karena sesuai kesepakatan awal bahwa pembuktian dan saksi dari termohon terakhir hari ini. Besok kita agenda kesimpulan," tukas Hamonangan.
Atas keberatan ini, hakim Made Subagia, menyatakan sikap dan Kembali kepada apa yang telah disepakati bersama pada persidangan sebelumnya, yaitu jadwal persidangan selanjutnya adalah agenda kesimpulan.
"Mengingat hukum acara perdata sudah mengaturnya dan sesuai dengan kesepakatan awal. Kita agenda besok kesimpulan,"tegas Made.
Hamonangan, saat ditemui usai jalannya sidang menyampaikan, bahwa kebanyakan dari bukti-bukti yang diserahkan oleh termohon PKPU tidak ada relevansinya untuk membatah hutang, sebaliknya justru menegaskan keberadaan hutang.
"Bukti-bukti yang diserahkan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, hanyalah upaya untuk mengaburkan perkara", ucap Hamonangan.
Sedangkan terkait saksi ahli yang rencananya akan dihadirkan oleh termohon PKPU namun faktanya tidak dapat dihadirkan pada Persidangan kali ini, Hamonangan menyampaikan keberatannya. Ia-pun menambahkan, bahwa keterangan ahli tidak boleh menyentuh pokok perkara.
"Hukum acara perdata tentang PKPU ini sebenarnya sederhana dan lebih ditekankan pada aspek Formil, hutangnya juga sudah jelas diakui, jadi tidak perlu berbelit-belit”, terangnya
Untuk diketahui, pengajuan permohonan PKPU ini berkaitan dengan adanya hutang termohon PKPU sebesar miliaran rupiah. Akan tetapi, setelah jatuh tempo pembayaran, termohon tidak dapat menyelesaikannya.
PT Avilla Prima Intra Makmur yang dimohonkan PKPU sendiri merupakan perusahaan yang dipimpin oleh Sutjianto Kusuma sebagai Presiden Direktur, bergerak di bidang konstruksi, pengalengan hasil laut, serta perumahan Argent Parc Sidoarjo.
(TOM)
