SURABAYA : Kantor DPRD Kota Surabaya di Jalan Yos Sudarso untuk sementara “lock down” sampai tanggal 20 Juli. Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatkan sesuai aturan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Darurat, dewan menerapkan work from home (WFH).

Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh penghuni kantor dewan. Mulai anggota legislatif, aparatur sipil Negara (ASN), hingga pegawai outsourching. Kebijakan untuk menerapkan WFH tersbut berlaku sesuai ketentuan di dalam PPKM. Yakni, tanggal 3 – 20 Juli.

“Karena kemarin akhir pekan, jadi berlaku mulai hari ini Senin 5 Juli 2021,” ujarnya.

Bagaimana kegiatan rapat-rapat yang ada di dewan? Pejabat yang akrab disapa Awi itu menjelaskan seluruh rapat masih tetap berjalan. Namun, semuanya harus dilakukan secara virtual. “Itu berlaku bagi semua pimpinan dewan, pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan), serta staf dan ASN di lingkungan DPRD Kota Surabya,” terangnya.

BACA JUGA : Mensos Dirikan Dapur Umum di Surabaya

Awi memastikan kebijakan tersebut sudah final. Tidak ada lagi pro kontra di internal komisi maupun AKD yang lain. Sebab, dalam rapat Bamus yang digelar secara virtual Sabtu kemarin, yang diundang tidak hanya para ketua fraksi. Para pimpinan AKD juga ikut dalam pertemuan daring (dalam jaringan) tersebut.

Selain memindahkan rapat fisik ke virtual, agenda kunjungan kerja (kunker) juga ditiadakan selama PPKM Mikro Darurat berlaku. Dewan juga tidak menerima kunjungan dari daerah lain. “Kondisi ini perlu disikapi dengan bijak karena ini untuk kepentingan bersama,” tuturnya.

Mantan wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya itu mengatakan, meski diberlakukan WFH total, masih ada beberapa penjaga kantor dan pegawai yang mengurusi administrasi seperti surat menyurat. Selain itu, semua ruangan harus dikosongkan. “Selama PPKM, kami akan melakukan penyemprotan secara rutin di seluruh sudut ruangan,” jelasnya

(ADI)