SURABAYA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyebut pencairan anggaran pilkada Kota Surabaya baru 41 persen. Padahal wilayah lain se-Jatim telah merampungkan pencairan dana yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 
"Dari 19 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada, hanya Surabaya yang belum 100 persen mentransfer atau mencairkan NPHD. Sementara 18 daerah lainnya sudah 100 persen," kata Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Anam mengatakan anggaran pilkada Kota Surabaya sebesar Rp 101,2 miliar dan baru dicairkan Rp 41,09 miliar. Ia mengaku tak mengetahui alasan mengapa pencairan NPHD tak kunjung dirampungkan.

"Masih ada sekitar 59 persen NPHD yang belum dicairkan Pemkot Surabaya," ujarnya.
 
Menurut Anam, total anggaran Pilkada Serentak 2020 di Jatim sesuai NPHD yakni Rp1,05 triliun. Hingga saat ini pencairannya telah mencapai Rp 992,4 miliar atau 94 persen.

Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surabaya, Nafilah Astri berharap Pemkot Surabaya segera mencairkan kekurangan NPHD. Karena kalau sesuai aturan, pada 9 Juli 2020 (lima bulan sebelum hari pemungutan suara) harusnya sudah cair semua. 

"Kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemkot Surabaya untuk memastikan pencairan NPHD itu. Hasilnya, Pemkot Surabaya belum bisa memastikan kapan NPHD akan dicairkan 100 persen. Jawaban mereka masih proses," terangnya. 

(ADI)