Kediri: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mempermudah akses layanan kesehatan untuk masyarakat. Salah satunya lewat menggenjot Universal Health Coverage (UHC).
"Sektor kesehatan saya pantau betul. Target UHC atau jaminan kesehatan sudah tercapai tapi harus diikuti kualitas dan akses kesehatan pada semua tingkat," ucap Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dikutip dari Antara pada Rabu, 28 Februari 2024.
Pihaknya sudah berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan ke warga Kabupaten Kediri. Terdapat 1,6 juta penduduk di kabupaten ini sehingga Pemkab secara bertahap berusaha meningkatkan capaian UHC.
Pada awal 2022, peserta jaminan kesehatan masih 73,61 persen. Jumlah ini terus meningkat hingga 79,07 persen pada awal 2023 dan mencapai 95,84 persen pada awal 2024.
Sementara itu, berdasarkan segmen kepesertaan per Desember 2023 , jumlah penduduk penerima bantuan iuran dari pendanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejumlah 296.483 penerima, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebanyak 801.252, bukan pekerja (BP) terdapat 34.585, peserta bukan penerima upah (PBPU) sejumlah 187.536 orang, pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU) sebanyak 222.002 orang, pekerja penerima upah selain penyelenggara negara (PPU PN) tercatat 65.914 orang.
Menurut Bupati Hanindhito persentase jumlah kepesertaan tersebut masih berubah sesuai dengan jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri. Masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan juga dapat didaftarkan dan langsung aktif kepesertaannya.
Selain itu, Pemkab juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan menjadikan tingkat puskesmas sebagai faskes pertama. Dari 37 puskesmas di Kabupaten Kediri terdapat 8 puskesmas yang melayani 24 jam dan sisanya hanya melayani poli pagi, tetapi saat ini melayani poli sore.
“Pelayanan di rumah sakit daerah, selain membuka poli sore, RSKK juga memberikan Pelayanan antar obat ke rumah pasien secara gratis,” ujar Bupati Hanindhito.
Kepesertaan jaminan kesehatan UHC menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Layanan ini juga diklaim berpengaruh ke program lainnya seperti penekanan Angka Kematian Ibu (AKI).
Pada 2021 terdapat 29 kasus, 2022 terjadi penurunan dan tercatat sebanyak 11 kasus lalu 10 kasus di 2023. Kemudian, Angka Kematian Bayi (AKB) pada 2021 sebanyak 150 kasus, 122 kasus di 2022, dan 83 kasus di 2023.
Dengan demikian, pihaknya akan terus memantau kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh petugas kesehatan baik di rumah sakit daerah maupun puskesmas.
(SUR)
