SURABAYA : Kasus dugaan KDRT Dewan Jatim berinisial BK terhadap istrinya, disinyalir bernuansa politik. Hal ini disampaikan Staf Operasional Yayasan Star Arutala Surabaya, Mei Rukmana yang sebelumnya mendampingi kasus tersebut.
"Terkait persoalan dr. MM dengan Anggota Dewan Jatim berinisial BK, yang bersangkutan sudah mencabut pendampingan dengan kami," ujar Mei Rukmana, Jumat 8 Oktober 2021.
Rukmana mengatakan tidak keberatan atas pencabutan pendampingan itu. Alasannya, alur pendampingan sudah tidak sejalan penanganan Yayasan Star Arutala Surabaya. Menurutnya, ada nuanas politik dalam kasus tersebut.
"Saya menilai alur pendampingan yang diminta MM sarat akan politik. Tidak ada kecocokan konsep di antara kami berdua, waktu itu kami menawarkan pendampingan sesuai draf penanganan korban KDRT, baik itu melalui tahapan asesmen hingga penguatan psikis dan kesehatan. Tetapi, konsep yang MM inginkan bagaimana membuat BK (terlapor) berhenti menjadi dewan," kata Rukmana yang juga Ketua PPA Karang Taruna Surabaya.
Baca Juga : Kasus Dugaan KDRT Anggota DPRD Jatim Diusut, Polisi Periksa Korban
Sehingga atas pencabutan pendampingan MM terhadap dirinya, Mei tegas tidak keberatan. "Jadi mulai saat ini saya tidak lagi terikat dengan kasus KDRT yang dialami MM," tegasnya.
Terpisah Anggota DPRD Jatim inisal BK mengatakan dengan adanya pencabutan itu publik bisa menilai apa yang menjadi motif kasus itu. Sehingga semakin jelas duduk perkaranya. "Bagi saya ini bukan masalah KDRT tetapi sudah masuk nuansa politik. Tujuannya, untuk menjatuhkan nama baik saya," kata BK saat di konfirmasi melalui sambungan selulernya.
Meski demikian, BK tetap berharap dia bisa menjalin kembali hubungan keluarganya dengan harmonis. Hal itu dilakukan agar anak-anak mendapat masa depan yang baik dan tidak berdampak pada psikologis mereka.
(ADI)
