LUMAJANG: Unit tindak pindana korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Lumajang turun tangan mengusut kasus dugaan pemotongan bantuan sosial.  

Hasilnya mengejutkan, bukan hanya bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang disunat, tapi juga ada temuan baru.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Fajar Bangkit Sutomo mengatakan  pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap warga yang menjadi korban pemotongan dana bansos di Kantor Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Lumajang.

Pemeriksaan sistem jemput bola ini dilakukan untuk menghindari potensi kerumunan di tengah pandemi. Sebab warga yang mengadukan kasus pemotongan dana bansos PKH dan BPNT lebih dari seratus orang.

BACA: Bansos Warga Lumajang Disunat, Modus ATM Hangus

"Pemeriksaan dilakukan secara maraton, satu persatu warga yang dirugikan diperiksa secara intensif oleh tiga orang penyidik, " ujarnya.

Hasilnya, polisi menemukan dugaan pemotongan dana bansos selain dari PKH-BPNT. Yaitu bantuan produktif usaha mikro (BPUM)  yang juga dilakukan oleh pengelola e-waroeng.

"Dari enam orang penerima BPUM, hanya empat orang saja yang uangnya disalurkan. Namun uang itu diberikan setelah kasus bansos di wilayah ini viral, " ucapnya.  

Sementara dua orang penerima lainnya hingga kini tak kunjung dicairkan. BPUM  sendiri merupakan salah satu bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.

Kini jumlah laporan yang diterima oleh posko pengaduan sebanyak 272, dari 137 penerima manfaat. Terdiri dari 148 pengaduan PKH, 118 pengaduan BPNT  dan 6 pengaduan BPUM dengan total kerugian sementara sebesar Rp 142.387.000.  

(TOM)