BANGKALAN. Disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai salah satu daerah terboros di Indonesia, Pemkab Bangkalan bakal segera melakukan perubahan  skema APBD 2021.   

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengakui jika belanja pegawai di APBD 2021 memang lebih besar dibanding belanja publik. Ini terjadi karena banyak tenaga harian lepas, sehingga  menguras anggaran daerah untuk honor.

"Kami segera melakukan evaluasi, mengkaji ulang postur anggaran 2021 yang telah berjalan ini agar sesuai dengan ketentuan," kata Abdul Latif di Bangkalan, Rabu 2 Juni 2021.

Sebelumnya  Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Bangkalan termasuk salah satu kabupaten boros dalam penggunaan APBD. Sebab, komposisinya tidak seimbang antara 60 berbanding 40 persen.

"Sebesar 60 persen untuk belanja pegawai, sedangkan 40 persennya untuk belanja publik. Seharusnya memang sebaliknya," ujar bupati.

Selain tenaga harian lepas, faktor lain yang juga menyedot banyak anggaran adalah tunjangan penghasilan pegawai (TPP), yakni tunjungan stimulan bagi para aparatur sipil negara Pemkab Bangkalan yang didasarkan pada kinerja, pengabdian, dan kehadiran.

Namun bupati tidak merinci secara gamblang jumlah dana di APBD tahun 2021 yang dialokasikan untuk TPP dan honor tenaga harian lepas itu.

(TOM)