GRESIK : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik menggandeng Dewan Pers memberikan sosialiasasi kode etik jurnalistik kepada Asosiasi Kepala Desa (AKD) di Kabupaten Gresik. Tujuannya, agar seluruh kepala desa di Gresik terhindar dari wartawan abal-abal yang merugikan.
Lokakarya Jurnalistik akan digelar di hotel berbintang Aston Inn pada Senin 8 Agustus 2022. Dihadiri lansung Dewan Pers, AKD, Polres Gresik dan Kejari Gresik. Kegiatan ini digelar atas banyaknya keluhan di era kebebasan informasi.
Saat ini banyak orang berbondong-bondong mendirikan perusahaan pers. Menurut data Dewan Pers, pada tahun 2020 saja. Ada 47 ribu media. Terdiri dari 43.300 media online dan 3.000 media cetak. Adapun yang tercatat media profesional yang lolos terverifikasi hanya 1.461 perusahaan pers.
Di Kabupaten Gresik masih banyak media dan wartawan abal-abal yang meresahkan. Perilakunya tidak sesuai norma dan kode etik jurnalistik. Salah satu contohnya, wartawan abal-abal. Menggunakan kartu identitas sesuai kebutuhan, tidak tersertifikasi dewan pers.
Tidak memiliki kemampuan jurnalistik. Biasanya datang rombongan. Mereka kebanyakan berasal dari luar kota. Lalu datang ke desa-desa mengancam narasumber. Meminta uang dalam jumlah tertentu jika tidak keperluannya tidak dipenuhi.
Baca juga : Mahasiswa FKIP Unusa Gelar Festival Seni di Pusat Perbelanjaan
Mereka kerap kali melakukan ancaman, hingga pemerasan terhadap narasumber. Hal ini yang membuat narasumber 'takut'. Sehingga termakan ancaman. Ancamannya berupa laporan ke kantor polisi, hingga tekanan lainnya. Paling banyak, menyasar para kepala desa, kepala sekolah, kalangan pengusaha dan pejabat di lingkungan Pemkab Gresik.
"Ini mengundang keprihatinan kami di PWI Gresik. Sebagai organisasi konstituen dewan pers, PWI Gresik menggandeng dewan pers memberikan edukasi kepada kepala desa yang tergabung dalam AKD untuk menghadapi fenomena wartawan dan media abal-abal yang selalu meresahkan," ucap Ketua PWI Gresik, Ashadi Iksan.
Ulah wartawan dan media abal-abal tidak hanya meresahkan kepala desa saja. Tetapi jurnalis yang sudah terverifikasi, kemudian berasal dari media yang sudah terverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers banyak juga kena 'getah'nya. Termasuk PWI Gresik dan profesi wartawan itu sendiri di mata masyarakat.
"Ini yang tidak boleh dibiarkan. Kepala desa harus berani melawan tidak usah lagi takut ancaman dari wartawan abal-abal. Kami dari PWI Gresik siap membantu," tutur Ashadi.
Ketua Panitia Lokakarya Jurnalistik PWI Gresik Amin Alamsyah menambahkan, dalam kegiatan ini juga menghadirkan Kejaksaan Negeri Gresik dan Polres Gresik sebagai narasumber. Keduanya akan menjelaskan terkait pemahaman antara delik umum dan delik pers.
"Agar kepala desa lebih berani lagi. Karena jelas berbeda UU Pers dengan tindak pidana umum," kata pria yang akrab disapa Aam ini.
Dalam acara tersebut juga dilakukan pembacaan nota kesepahaman PWI Gresik, AKD Gresik, Pemkab Gresik, Dewan Pers, Polres Gresik dan Kejari Gresik.
(ADI)
