Surabaya: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono optimistis angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya bisa mencapai nol persen pada akhir 2024. Dia mendorong aparatur sipil negara terkait untuk semua elemen terkait untuk terlibat aktif merealisasikan hal tersebut.
"Kami mendorong aparatur sipil negara atau ASN agar dapat menciptakan gagasan inovatif untuk menjawab tema transformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan," ujar Adhy dikutip dari Antara, Rabu, 29 Mei 2024.
Adhy menjelaskan fokus reformasi birokrasi tematik yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) adalah pengentasan kemiskinan. Pemprov Jatim sendiri masuk dalam proyek percontohan pelaksanaan program tersebut karena berhasil menurunkan persentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen.
Pada 2020, persentase kemiskinan ekstrem di Jatim sebesar 4,4 persen. Per Maret 2023, angka tersebut dapat ditekan menjadi 0,82 persen.
Amanat Presiden
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Adhy menegaskan bahwa target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024 harus tercapai.
"Kemiskinan ekstrem di Jatim harus tuntas di akhir tahun ini," ujarnya.
Adhy juga menyatakan bahwa fokus Pemprov Jatim adalah menurunkan angka kemiskinan yang masih berada di angka dua digit.
"Target berikutnya harus di bawah sepuluh persen," tambahnya.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah, target kemiskinan yang harus dicapai Pemprov Jatim pada tahun 2024 adalah antara 7 hingga 8 persen.
Adhy memastikan bahwa berbagai intervensi akan dilakukan, termasuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, pengurangan kantong kemiskinan, serta pengendalian kondisi ekonomi makro.
Ketepatan sasaran intervensi, keterpaduan program, dan sinergi multipihak dinilai sangat penting. Sebab, banyak program pengentasan kemiskinan yang disusun pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
"Ada beberapa faktor yang harus dilakukan untuk memudahkan pencapaian target penurunan kemiskinan. Salah satunya pemetaan data kemiskinan di masing-masing wilayah. Harus ada satu data terintegrasi yang bisa memetakan siapa, di mana dan apa kebutuhan orang miskin di masing-masing wilayah, sehingga intervensi yang kita berikan tepat sasaran," katanya.
(SUR)
