BATU : Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) terus berupaya meningkatkan pemahaman membernya terkait konsep syariah dalam bisnis properti. Ketua ADPS, Arief Sungkar, mengungkapkan asosiasinya merupakan developer yang menyediakan rumah dengan konsep pembiayaan syariah tanpa melibatkan pihak ketiga.
"Jadi ketika ada jual beli, langsung antara penjual dan pembeli. Sehingga konsumen langsung beli atau mengangsur ke developer. Konsep properti syariah yang kami bangun untuk memberikan solusi masyarakat bisa membeli rumah tanpa riba, " ungkapnya di sela Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) VI DPS, Kamis 2 Desember 2021.
Dalam Silaknas VI DPS ini, pihaknya berupaya menaikkan kompetensi member agar naik kelas dalam mengelola bisnis property dengan skema penjualan tanpa riba. Pihaknya juga melakukan program konversi bantuan kepada developer yang terkena dampak pandemi. Sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan meskipun tanpa pendanaan dari bank.
"Kami juga menciptakan jutaan lapangan pekerja hampir 5 ribu orang dan 16 ribu freelancer yang telah ikut dalam putaran bisnis untuk proyek property syariah kami,"urai pria yang juga menjabat sebagai CEO Royal Orchid Syariah Group ini.
Baca Juga : Ketika Khofifah Bertemu Pembalap Moto3 Mario, Ini yang Dibahas
Sejak berdiri tahun 2013, ADPS telah mengerjakan 1.050 proyek. Harapannya di tahun 2025 akan mampu membangun 1 juta unit dan melibatkan pekerja langsung hingga 100.000 orang.
"Tren pembelian selama pandemi bisnis properti pertumbuhannya minus dua persen di tahun 2020, dan tumbuh di 2021 tetapi hanya satu digit. Sebaliknya, property syariah selama pandemi proyek kami malah tumbuh 40 persen di tahun 2020 dan tumbuh 50 persen di 2021,"lanjutnya.
Hal ini tak lepas dari kecenderungan minat masyarakat pada produk halal dan syariah yang semakin besar. Sehingga property syariah mengalami pertumbuhan eksponensial, hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir selama pandemi. Arief menambahkan, properti syariah saat ini masih baru dan jarang orang melihat bahwa bisa membangun properti tanpa menggunakan pendanaan dari bank.
"Faktanya kami sudah berjalan sembilan tahun. Dan sudah banyak rumah yang kami bangun,"ujarnya.
Selain itu, pihaknya masih mendorong pemerintah membuat UU properti syariah karena ADPS sudah ada dan hadir di masyarakat. "Orang yang bekerja di sektor nonfixed income, mereka tidak bisa beli rumah kalau menggunakan skema kpr bank. solusinya mereka hanya bisa beli rumah di developer properti syariah, melalukan pembelian dan penjualannya yang langsung angsur ke developer tanpa menggunakan kpr bank. Kalau pemerintah jeli ini bisa membantu industri properti nasional,"ungkapnya.
Sementara itu, Waka Pembina ADPS Hamdan Dahyar mengungkapkan pertumbuhan DPS cukup tinggi di Surabaya dan Makassar, bahkan di Makassar cukup signifikan dengan adanya 20 proyek. "Kalau di Jatim ada 227 dan itu terus bertambah seiring bertambahnya member. Saat ini ADPS hadir di 29 provinsi targetnya akan ada 1 juta unit di 2025 menyebar di seluruh provinsi di Indonesia,"lanjutnya.
Komarudin, Ketua DPW ADPS Jatim menambahkan pertumbuhan properti syariah di Jatim cukup tinggi dengan adanya 227 Proyek dan terus bertambah seiring pertambahan member. "Paling subur di Malang, Jember, Ponorogo, Kediri dan Surabaya,"pungkasnya
(ADI)
