SURABAYA : Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur menyebutkan ada ratusan hotel dan restoran yang bangkrut dan tidak lagi membuka operasional imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ratusan hotel dan restoran itu sudah tidak beroperasi sejak awal penerapan PPKM Darurat 3 Juli 2021 lalu.
Ketua PHRI Jawa Timur, Dwi Cahyono menyebutkan, dari 780 sekian anggotanya, lebih dari 50 persen yang tak bisa beroperasi. Beberapa hotel besar baik di segala bintang di Jawa Timur pun terpaksa menutup operasional demi mencegah kerugian lebih banyak.
"Kalau anggota 780 sekian, sudah lebih dari 50 persen, sudah melaporkan untuk tidak bisa operasional dengan kondisi normal," kata Dwi Cahyono, pada Minggu 25 Juli 2021.
BACA JUGA : Pengelola Wisata di Mojokerto Kibarkan Bendera Putih, Kenapa?
Dia menjelaskan, langkah penutupan hotel ini, karena pelaku perhotelan biasanya tak lagi mempunyai tabungan dan aset lain yang menjadi pemasukan. Hal ini membuat langkah penutupan operasional hotel dipilih sebagai solusi instan di tengah ketiadaan pemasukan.
"Sebetulnya yang bisa bertahan dengan menjual aset, dengan mempunyai aset yang lainnya, untuk menutup operasional, itu yang masih bisa bertahan. Kalau tidak punya aset ya dia harus menjual hotelnya, dengan menutup," paparnya.
Dwi sangat khawatir bila angka Covid-19 tak melandai di hari keenam PPKM darurat diberlakukan, pemerintah bakal memperpanjang PPKM level 3 dan 4 yang sebenarnya hanya berganti nama dari PPKM daruat. Dia juga khawatir bila perpanjangan PPKM darurat ini berdampak panjang terhadap sektor-sektor perekonomian lain, termasuk di antaranya hotel dan restoran di Jawa Timur.
"Tinggal nunggu saat saja covid-19 ini, diikuti dengan perpanjangan PPKM level 3 4 ini, kira - kira sampai kapan, kira - kira 26 besok ini landai nggak, kalau itu masih terus tidak bisa turun ya mungkin akan lebih banyak lagi akan tutup, ada yang tutup permanen," katanya.
Selain berharap tidak ada perpanjangan PPKM darurat, Dwi meminta pemerintah memberikan obat perekonomian dengan memangkas besaran pajak hingga beban operasional lain, mulai dari pembayaran listrik dan iuran BPJS ketenagakerjaan.
(ADI)
